SOSIALISASI PEMETAAN LKM YANG BELUM BERBADAN HUKUM

Rabu, 01 Desember 2010

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Kamis (25/11) lalu menyelenggarakan “Sosialisasi Perkoperasian Dalam Rangka Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Yang Belum Berbadan Hukum” di Hotel Nikki, Jl. Gatot Subroto - Denpasar dengan mengundang peserta 100 orang, terdiri dari unsur Kelompok Ekonomi Produktif / LKM, seperti : Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Kelompok Ternak, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Perikanan dan Pra Koperasi se-Bali dan dari unsur Pejabat Instansi Teknis Pembina LKM, seperti : Bappeda Provinsi Bali, Biro Ekonomi Setda Provinsi Bali, Dinas Perkebunan Provinsi Bali, Dekopinwil Provinsi Bali dan Kepala Dinas Koperasi se-Bali.
Tujuan diselenggarakannya sosialisasi, untuk menginformasikan tentang badan hukum terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, agar LKM yang belum berbadan hukum direkomendasi segera berbadan hukum. Guna memberikan pemahaman kepada peserta, Panitia menghadirkan 3 orang sebagai narasumber; 1. Ir. Gontam Siahaan (Anggota Tim Sosialisasi Perkoperasian Dalam Rangka Pemetaan LKM yang belum berbadan hukum), 2. I Gede Indra, SE.MM (Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali), 3. I Gusti Putu Parwata, SE (Ketua KSP Duta Sejahtera) dan sebagai moderator, I Gst. Md. Adi Kusuma (Pranata Humas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali).
Sosialisasi dibuka Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra, SH.MH, dalam sambutannya mengatakan, cukup banyak kelompok-kelompok ekonomi produktif yang ada di masyarakat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di sekitarnya. Namun untuk mengembangkan usahanya mengalami kendala di dalam mengakses baik pasar, permodalan maupun teknologi yang dibutuhkan karena belum berbadan hukum.
Pemerintah melalui instansi teknis Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kelompok-kelompok ekonomi produktif ini untuk diperkuat statusnya menjadi badan usaha yang berbadan hukum, dalam hal ini berbentuk “Koperasi”. Dengan telah diperkuat statusnya menjadi badan hukum koperasi, akan lebih mudah meningkatkan akses terhadap sumber modal, teknologi, pasar, informasi, SDM, organisasi dan manajemen yang nantinya sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan usaha bagi kemanfaatan anggotanya.
Diakhir sambutannya, Dewa Patra mengapresiasi setinggi-tingginya dan berterima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI khususnya Deputi Pembiayaan, menetapkan Bali sebagai salah satu dari 6 Provinsi di Indonesia dijadikan tempat pelaksanaan sosialisasi dan berharap peserta yang terdiri dari kelompok ekonomi produktif / LKM memperoleh pemahaman untuk nantinya dapat meningkatkan statusnya menjadi badan usaha yang berbadan hukum dalam wadah “koperasi”.