1.     Pendirian Koperasi

Tahapan Pendirian Koperasi :

1.    Penyuluhan perkoperasian, memberikan pengertian tentang :

a. Perkoperasian, prinsip-prinsip nilai-nilai koperasi, manfaat dan usaha koperasi.

b. Hak dan kewajiban pengurus, pengawas dan anggota koperasi.

c. Tugas dan kewajiban pendiri,anggota dan pengurus sebelum dan sesudah  koperasi berbadan hukum.

d. Tata Cara persiapan rapat pembentukan koperasi

e. Inventarisasi calon anggota koperasi yang memiliki tujuan dan kepentingan  ekonomi yang sama.

2.    Rapat pembentukan koperasi:

1.      Rapat pembentukan dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang sebagai pendiri atau pemrakarsa pendirian koperasi untuk koperasi Primer. Sedangkan untuk pedirian koperasi Sekunder sekurang-kurangnya 3( tiga ) Koperasi yang berbadan Hukum.

2.      Rapat pembentukan dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari  pendiri atau  kuasa pendiri dan dihadiri oleh pejabat yang membidangi koperasi dengan ketentuan:

-          Koperasi sekunder dan primer tingkat Nasional dihadiri oleh Pejabat kementerian Negara  Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah RI.

-          Koperasi sekunder dan primer tingkat Provinsi dihadirioleh Pejabat dari Dinas/Intansi yang membidangi Koperasi tingkat Provinsi

-          Koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh pejabat  dari Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota

Dalam rapat pembentukan dibahas antara lain :

-          Pokok –pokok materi muatan anggaran dasar koperasi dan susunan  pengurus dan pengawas yang pertama.

-          Anggaran  Dasar memuat sekurang- kurangnya daftar mana pendiri, nama dan tempat kedudukan,jenis koperasi, maksud dan tujuan ,jenis koperasi ,bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan ,rapat anggota,pengurus,pengawas, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.

-          Pelaksanaan Rapat  pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan koperasi.

 

3.      Pengajuan Permohonan Badan Hukum Koperasi

Para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permohonan  pengesahan Badan Hukum koperasi     dengan melampirkan :

a.       Salinan Akta Pendirian Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi yang sudah disahkan  oleh Notaris  rangkap 2 (dua) satu diantaranya bermaterai cukup (Rp.6000)

b.      Berita Acara Rapat Pembentukan

c.       Daftar Hadir rapat Pembentukan

d.      Notulen Rapat Pembentukan Koperasi

e.       Surat Bukti tersediannya Modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri  dengan ketentuan :

-          Untuk USP Koperasi Primer minimal sebesar Rp. 15.000.000,-

-          untuk KSP Primer  minimal sebesar  sebesar Rp. 15.000.000,-

-          Untuk USP Koperasi Sekunder minimal  sebesar  Rp. 50.000.000,-

-          Untuk KSP Sekender minimal sebesar Rp . 50.000.000,-

f.       Rencana usaha koperasi minimal 3 tahun ke depan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi

g.      Data Akta Pendirian  Koperasi yang dibuat dan  ditanda tangani oleh Notaris.

h.      Susunan pengurus dan pengawas

i.        Surat kuasa mengurus proses permohonan Badan Hukum Koperasi

j.        Daftar Nama-nama Pendiri Koperasi

k.      Foto copy, KTP dari para pendiri

Bagi Koperasi yang anggotanya/berdomisili dalam  satu kabupaten/kota, maka pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian  Badan Hukum Koperasi di tujukan kepada   Dinas/ Kantor yang membidangi   Koperasi Kabupaten/Kota setempat.

Bagi Koperasi yang anggotanya/berdomisili lebih dari satu  kabupaten/kota atau lintas Kabupaten/kota, (minimal 3 Kab/Kota) maka pengajuan pengesahan Akta pendirian/Badan Hukum Koperasi  di tujukan kepada   Dinas Koperasi Provinsi setempat.

Bagi Koperasi yang beranggotakan/ Berdomisili lebih dari satu Provinsi/ Lintas Provinsi, ( minimal 3 Provinsi ) maka pengajuan pengesahan Akta pendirian /Badan Hukum Koperasi ditujukan kepada Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.

1. Tanda terima permohonan Badan Hukum :

Setelah menerima kelengkapan persyaratan administrasi yang ditetapkan, pejabat dinas  yang membidangi koperasi memberikan tanda terima berkas permohonan kepada koperasi yang bersangkutan.

2. Peninjauan /penilaian

Pejabat dari Dinas  yang membidangi Koperasi  mengadakan peninjauan ke lokasi dimana tempat koperasi berada untuk mengecek domisili /alamat koperasi yang akan didirikan, kepengurusan, kelayakan usaha koperasi,  kelengkapan administrasi keuangan dan permodalan,  potensi pengembangan usaha koperasi.

3. Pengesahan Aka Pendirian/Badan hukumKoperasi

Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan dari pejabat Dinas yang membidangi Koperasi, menilai koperasi tersebut layak untuk di sahkan maka pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi tersebut   untuk tingkat  Provinsi  oleh Gubernur atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI untuk  Kab/Kota  oleh  Bupati/Walikota  Atas nama  Menteri Negara Koperasi dan UKM RI. Untuk Tingkat Nasional oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM RI  paling lambat  3 ( Tiga ) bulan terhitung sejak diterima perhohonan secara lengkap pengesahan akta pendirian /Badan hukum Koperasi dilaksanakan.

2.      Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Adapun persyaratan permohonan kredit penguatan modal tanpa agunan sebagai berikut :

1.      Pemohon mengajukan kredit kepada Bank BPD Bali Cabang Kabupaten / Kota setempat dengan mengisi formulir  yang disediakan Bank dengan melampirkan persyaratan antara lain:

1.    Bagi UMKM

-        Foto copy KTP calon debitur yang masih berlaku.

-        Foto copy Rekening Tabungan pada PT. BPD Bali.

-        Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa / Lurah.

-        Rencana penggunaan dana /  kelayakan usaha sederhana.

-        Surat pengantar dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten / Kota setempat.

2.    Bagi Koperasi

-          Foto copy akte pendirian dan badan hukum Koperasi.

-          Foto copy KTP pengurus yang masih berlaku.

-          Foto copy rekening Tabungan pada PT. BPD Bali.

-          Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir.

-          Koperasi dengan penilaian predikat sehat.

-          Hasil Rapat Anggota Tahunan (tahun terakhir).

3.    Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

-          LPD dengan predikat sehat.

-          Surat Pengangkatan Pengurus.

-          Persetujuan Bendesa Adat.

-          Surat pengantar dari Bagian Perekonomian Kabupaten / Kota setempat.

4.      Bagi Kelompok Ekonomi Produktif (Kelompok Ternak dan Perikanan)

-          Surat kuasa pengurus lengkap kepada pengurus yang menandatangani pengurusan kredit.

-          Rencana kebutuhan kredit yang ditandatangani pengurus kelompok.

-          Kelompok telah berdiri minimal 1 tahun terakhir.

-          Surat pengantar dari Dinas Peternakan atau Perikanan dan Kelautan Kabupaten / Kota setempat.

2.    Tahap berikutnya pihak PT. Bank BPD akan melaksanakan pengecekan dan menganalisa kelayakan usaha terhadap permohonan yang telah diterima oleh PT. BPD cabang Kabupaten / Kota setempat.

3.    Terhadap UMKM, Koperasi, LPD dan Kelompok Ekonomi Produktif yang dinilai layak dan telah memenuhi persyaratan teknis, oleh BPD dimintakan rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali bagi Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pertenakan bagi Kelompok Ternak, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan bagi kelompok Perikanan, Kepala Biro Ekonomi dan pembangunan bagi LPD. Rekomendasi dimaksud dikirim langsung ke BPD Bali cabang Kabupaten / Kota setempat.

4.    Persyaratan tersebut diatas diperlukan sesuai administrasi perbankan, disamping untuk membiasakan calon debitur mengakses kredit sesuai aturan perbankan yang berlaku.